Asahan, NusaNEWSTV.com – Tak melibatkan komite sekolah, puluhan miliar “KW” proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dibandrol 21 persen lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) tahun anggaran 2024 diduga ikut campur tangan oknum aparat berseragam berwarna coklat, timbangan dan dinas terkait untuk mengerjakannya.
Usut punya usut, dugaan proyek DAK SMA dan SMK Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini diduga mengalir ke oknum APH di Sumut mulai tercium. Terciumnya aroma tak sedap ini berdasarkan pengakuan dari seorang mandor berinisial “BB” saat berbincang-bincang dengan wartawan di SMAN 4 Kisaran Jumat kemarin. Spontanitas, anak buah rekanan yang tinggal di Kisaran ini buka mulut soal siapa dibalik pemain proyek DAK di 33 Kabupaten/Kota se-Sumut itu.
“Kami setor 21 persen ke APH bang. Awalnya, mereka minta bayar kontan, tetapi karena pencairan tahap awal untuk belanja bahan dan ongkos tukang makanya kami bayar diawal dulu sebesar 11 persen. Pencairan selanjutnya 5 persen dan sisanya yang 5 persen lagi setelah perkejaan selesai. Namanya aja ini swakelola kata dia, tapi yang mengerjakan oknum APH bukan kepala sekolah. Bahkan kami kasih 1 persen ke kepseknya ditolak,” ungkap BB keceplosan.
BB juga sempat menyebut-nyebut orang nomor dua oknum APH di Sumut dan anak mainnya yang tinggal di Kota Medan. Tak tanggung-tanggung, uang kewajiban atau kerap disebut “KW” proyek dikutip 21 persen dari masing-masing penerima DAK yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota di Sumut mencapai puluhan miliar. Kalau gak salah kata dia, kira-kira Rp.150 miliar gitulah proyek DAK tahun ini, cetusnya.
“Ya sebut saja ini proyek bagi-bagi bang makanya para pekerja gak semua warga Kota Kisaran. Untuk pembangunan RKS di sekolah ini kalau gak salah ada 6 orang pekerja lokal dan 9 orang lainya lagi warga Kota Medan. Ini bos kita juga orang Medan,” terang mandor BB yang baru saja belanja bahan material untuk keperluan di SMAN 4 Kisaran itu.
Kepala Cabang (Kacab) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah V, Abdul Kadir Simorangkir, SPd, MSi, yang menaungi Kabupaten Asahan, Batu Bara dan Kota Tanjung Balai ini dengan tegas membantahnya. Dia mengatakan, DAK tahun 2024 dikerjakan pihak sekolah dengan membentuk tem P2S sesuai dengan regulasi. “Inikan namanya swakelola tentu yang mengerjakan pihak sekolah dan pertanggungjawaban keuangannya pun juga kepala sekolah. Jadi gak benar informasi itu, gak benar ya,” katanya diruang kerjanya.
Menanggapi isu yang berkembang itu, Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kurnia Utama, ST, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp hingga berita ini ditulis terkesan tutup mulut.
Terpisah, Kepala SMAN 1 Air Joman, Sutanto, ST yang dicoba dikonfirmasi sempat membantah tudingan itu. Namun, setelah diajak berkomunikasi dari hati-hati dia pun mengamininya. Hanya saja, Sutanto yang menerima DAK tahun anggaran 2024 sebesar Rp.3 miliar lebih itu tidak menyebut nama oknum APH Provinsi yang diduga ikut terlibat mengerjakan proyek DAK dimaksud.
Sementara itu, Kepala SMAN 4 Kisaran, Esmi Pohan, MPd, saat dikonfirmasi melalui suaminya sedang berada disalah satu Rumah Sakit Medan. “Saya dan isteri sedang di Rumah Sakit Medan,” kata sang suami saat ditelpon ke nomor ponsel ibu kasek ini. Tahun 2024, SMAN 4 Kisaran menerima DAK senilai Rp.829 juta gunakan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya.
Bantuan DAK bidang pendidikan tingkat SMA/SMK Negeri sederajat tahun anggaran 2024 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini peruntukannya adalah untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, pembagunan laboratorium, pembangunan ruang UKS, toilet/jamban, rehabilitasi ruang perpustakaan dan rehabilitasi ruang kelas lainnya.
Pantauan di lapangan, ketika wartawan ini berada di SMAN 1 Air Joman dan SMAN 4 Kisaran, sejumlah para pekerja ini tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Proyek DAK di SMA Negeri 1 di Kecamatan Air Joman dan SMAN 4 Kisaran berbiaya miliaran rupiah disinyalir tanpa melibatkan komite sekolah. Menurut ketentuan, seharusnya proyek swakelola itu dikerjakan oleh pihak sekolah dan komite. Namun, proyek DAK ini disinyalir menjadi jatah oknum tertentu.
Informasi yang diperoleh, adanya dugaan pengurangan volume pekerjaan seperti selisih pemasangan tombak selayar kurang dari 20 cm sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara bangunan baru dengan yang lama, pemasangan rangka baja ketebalan kurang dari mili meter, pemasangan penutup atas bangunan menggunakan atap zincalume maupun multiroop yang terbuat dari baja ketebalannya juga diragukan. (ZN)
