Labura, NusaNEWSTV.com – Duh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labura undang Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Labura Outbond ke Hotel Griya Tuntungan Medan. Acara digelar, Jum’at (21/6/2024) hingga selesai. Kegiatan outbound yang dilakukan Dinas PMD Kabupaten Labura ini pun menuai keritikan dari sejumlah aktifis dan masyarakat.
Bahkan informasinya, seluruh dinas/instansi terkait juga diundang Dinas PMD untuk menghadiri outbond tersebut. Namun, keberangkatan masing-masing instansi tersebut menggunakan anggaran perjalanan dinas masing-masing. Biaya makan, penginapan di tanggung panitia yakni Dinas PMD Kabupaten Labura.
Hal itu disampaikan Aktivis Indonesia Anti Corruption Society Kabupaten Labuhan Batu Utara, M. Nainggolan, SM, saat pihaknya mengkonfirmasi penjabat fungsional di Dinas PMD Kabupaten Labura lewat WhatsApp pada Sabtu (20/6/2024) kemarin, katanya kepada media ini.
Dia menyebut, outbond ini merupakan kegiatan yang dilakukan di luar ruangan di alam terbuka dan di tempat yang menantang. Tujuan outbound adalah untuk meningkatkan kerjasama tim, motivasi, komunikasi dan kemampuan problem solping serta untuk meningkatkan kinerja individu atau kelompok atau hanya sekedar bersenang senang, terangnya.
“Alangkah naifnya jika kegiatan seperti ini dilaksanakan dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labura. Mengingat, bahwa banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menyentuh kepentingan warga masyarakat di daerah itu. Tak tanggung-tanggung anggaran kegiatan outbound tersebut berbiaya ratusan juta rupiah, ini cukup aneh,”katanya.
Terlebih kata dia, ketika perekonomian di daerah itu semakin terpuruk usai selesai musim panen beralih ke musim tanam. Demikian juga halnya bagi pelaku usaha, daya beli yang semakin berkurang drastis menurun tajam. Meskipun begitu, para pejabat di Kabupaten Labura ini terkesan tutup mata dan telinga. Ketidakpedulian para pejabat Pemkab Labura ini membuat warga semakin tak percaya.
Betapa tidak, belum lagi kegiatan pemberdayaan dan perjalanan dinas yang ditampung dalam anggaran Dana Desa (DD) masing-masing seperti kegiatan Bimtek, pelatihan dan sosialiasi dilaksanakan di dalam maupun luar daerah yang manfaatnya tidak diketahui setelah selesai melakukan kegiatan tersebut kini muncul kegiatan outbound yang tidak jelas juntrungnya. Mengingat, tahun ini adalah tahun politik, ucapnya lagi.
“Semua Kades harus berangkat Pak dan dalam surat undangan itu, anggarannya sudah diterangkan,” jawab Sianipar, Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Labura lewat WhatsApp Aktivis ini.
Sementara itu, Kades Tanjung Pasir saat dikonfirmasi Anti Corruption Society melalui Sekdesnya mengatakan, kami berangkat atas undangan dari Dinas PMD Kabupaten Labura dan tidak menggunakan dana yang tertampung di APBDesa. Enggak eneng anggaran teko di APBDesa pak, jawab Sekdes di WhatsApp aktivis berkumis tebal itu. (ZN)
