Asahan, NusaNEWSTV.com – Meskipun situasi efisensi anggaran, 177 Kepala Desa yang tergabung di Asosiasi Desa mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan biaya Rp.5 juta per desa terkesan dipaksakan. Kegiatan Bimtek dihadiri 2 orang perangkat desa menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 20205. Informasi diperoleh wartawan ini, Sabtu (12/4/2025) di Kisaran.
Dikatakan sumber, Bimtek 177 Kepala Desa yang diwakili oleh perangkat desa ini dilaksanakan oleh salah satu Lembaga Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan selama 4 (empat) hari terhitung sejak Jum’at, 11 April sampai dengan Senin, 15 April 2025 ini cukup fantastis.
Dengan tema “Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pemerintah Desa”, Lembaga Pengkajian yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat ini menggelar Bimtek di Hotel Danau Toba Internasional Medan.
Padahal, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya yang sempat viral di media sosial melarang kegiatan Bimtek karena efisiensi anggaran. Mau tidak mau, suka tidak suka dengan terpaksa para Kades di Asahan ini mengikuti Bimtek diduga dibawah tekanan oleh oknum aparat penegak hukum (APH), terang sumber.
“Dan kabarnya, kegiatan Bimtek diduga titipan dari APH bekerjasama dengan pihak penyelenggara maupun Dinas PMD Kabupaten Asahan. Ironisnya lagi, kegiatan Bimtek yang menghambur-hamburkan uang negara ini tak ada manfaatnya bagi perangkat desa,” ujar sumber lagi.
Sumber menyebut, kegiatan Bimtek ini merupakan salah satu cara maupun modus oknum tertentu untuk menggerogoti Dana Desa yang bersumber lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tak tanggung-tanggung keuntungan yang mereka raup dari kegiatan Bimtek tersebut.
Terpisah, beberapa Kades di Asahan saat dikonfirmasi membenarkan kegiatan Bimtek tersebut. Ya memang benar ada kegiatan Bimtek di Medan dan kami mengirim 2 orang perangkat dari masing-masing desa. Saat ditanya atas perintah siapa kegiatan Bimtek ini dilaksanakan, para Kades ini enggan lebih jauh menjelaskannya.
“Benar ada kegiatan Bimtek di Medan dan kami mengirim 2 orang perangkat desa untuk menghadirinya. Kalau soal biaya Bimtek per desa itu cuma Rp.5 juta,”ujar beberapa Kades seraya menjawab sama-sama taulah bang siapa dibalik semua ini.
Menanggapi persoalan Bimtek dimaksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan, Suherman Siregar yang dicoba dikonfirmasi melalui WhatsApp hingga berita ini ditulis masih belum berkomentar. (ZN)
