Jakarta, NusaNEWSTV.com – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumut, Sumbar dan Aceh menyisakan duka yang mendalam hingga memicu sorotan tajam terhadap dugaan masifnya kerusakan hutan.
Ketua umum Komunitas Penanggulangan Indonesia ( KOPI ), Ferdy Yupa, pada Selasa (2/12/2025) lewat selulernya mengatakan, peristiwa bencana yang terjadi dinilainya bukan sekadar bencana biasa, melainkan tragedi ekologis yang diperparah oleh kebijakan dan aktivitas manusia.
Ferdy juga mendesak untuk dilakukan investigasi secara menyeluruh dan mengaudit izin hutan yang ada di kawasan bencana tersebut. “Kecurigaan publik semakin menguat lantaran air bah yang menerjang permukiman turut membawa gelondongan kayu. Hal ini mengindikasikan adanya praktik pembalakan liar (red-ilegal logging) dan izin pengusahaan hutan yang tak terkendali di sekitar lokasi bencana,” jelas Ferdy.
Ia meminta Pemerintah Pusat dan pihak berwajib untuk segera bertindak dan sesegera mungkin melakukan investigasi. “Musibah sebesar ini pasti ada penyebabnya, Kami mendesak agar segera diturunkan tim investigasi dan satuan tugas khusus penertiban kawasan hutan untuk mengusut tuntas penyebab utama bencana ini,” tegasnya.
Saat disinggung mengenai pengawasan yang terjadi dilapangan terkait adanya pembalakan liar, dengan tegas dia mengatakan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum masih sangat lemah dalam melakukan pengawasan di lapangan, katanya. “Kalau mereka benar benar bekerja, tentunya tidak akan ada pengusaha yang dapat merusak kawasan hutan, bahkan sampai hutan gundul begitu, coba lihat saja dari GPS satelit, semua kelihatan,” cetusnya.
Ditambahkannya, dengan kondisi hutan yang tampak gundul yang dianggapnya sebagai penyebab datangnya bencana banjir dan longsor dibeberapa wilayah. Orang yang paling bertanggungjawab dalam musibah ini adalah kepala daerahnya karena dianggap tidak mampu menjaga kelestarian lingkungan. “Alam punya caranya sendiri kalau cara pemimpinnya gak bener dan tidak punya empati terhadap lingkungan, maka alam buat jalurnya sendiri. Ya contohnya seperti bencana ini,”ujarnya.
Berdasarkan analisis pegiat lingkungan ini, kerusakan alam yang memperparah bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh bersumber dari 3 hal utama yakni. Adanya pembalakan Liar, Penebangan pohon secara ilegal yang menghilangkan fungsi hutan sebagai penahan air dan faktor utama adalah kerusakan alam, tuturnya.
Pemberian izin yang masif Pemberian izin yang masif tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan termasuk di wilayah hulu.
Serta kurangnya rehabilitasi, minimnya program rehabilitasi yang berjalan efektif di lahan-lahan bekas alih fungsi hutan seperti eks area tambang, ujarnya. “Ya kita lihat bersama lah, Kerusakan Ekosistem yang terjadi di Batang Toru, yang mencakup sebagian besar kawasan Tapanuli disebut menjadi faktor kunci,” katanya.
Hilangnya tutupan hutan yang menyebabkan air hujan tidak mampu tertahan dan langsung mengalir deras, memicu banjir bandang dan longsor yang kini merenggut korban jiwa dan memutuskan akses vital, jelasnya.
Selain itu kata dia, masyarakat juga menuntut agar temuan tim investigasi nantinya diumumkan secara transparan dan dijadikan dasar untuk penindakan hukum terhadap korporasi atau oknum yang terbukti merusak hutan.
Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin mengeluarkan statemen tentang evaluasi total seluruh kebijakan, policy dan langkah-langkah sebagai wujud komitmen dan kesungguhan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Ferdi sangat mendukung atas statemen tegas yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menjabat sebagai Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin. “Jangan ada lagi kata kata selektif dalam memberikan izin,karena kata kata selektif itu sumber adanya suatu permainan (red- pembiaran) apapun itu jangan berikan izin sampai alam kembali pulih,”tutupnya. (ZN)
