Labuhan Batu, NusaNEWSTV.com – Diduga tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat, sejumlah warga Desa Sungai Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut) memprotes Kepala Desa (Kades) terkait bantuan BLT yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang terkesan tebang pilih.
Bentuk protes yang mereka lakukan terhadap Kades tersebut karena rasa ketidakadilan penyaluran dana BLT di desa setempat. Sejak Kades menjabat, banyak warga disini tidak mendapatkan BLT lagi. Kata Madun bersama warga lainnya saat dikonfirmasi lewat selulernya, Kamis (17/7/2024).
Bahkan kata Madun, sebelum dia menjabat sebagai Kades baik-baik nya sama warga. Setelah duduk, eh malah lupa sama warga yang memilih dan mendukungnya. Kesombongan dan ketidakpeduliannya terhadap sesama warga di desa inipun mulai dia tunjukkan, ucapnya.
Apalagi soal pengelolaan Dana Desa, Kades ini dianggap tidak transparan dan tidak pernah mengumumkan secara rinci tentang kegiatan yang mereka lakukan di papan pengumuman kantor desa. Ironisnya lagi, saat disinggung soal pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tersebut, Kades nya malah keberatan dan marah-marah, ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, peran Camat dalam menandatangani usulan/rekomendasi pencairan Dana Desa yang bersumber dari (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD) Kabupaten Labuhan Batu mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas yang diusulkan oleh pemerintah desa setempat. Namun, apakah hal pernah dilakukan Camat, cetusnya.
“Jangan-jangan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa tersebut hanyalah diatas kertas belaka namun penuh kepalsuan data. Baik itu SPJ, setoran PPN/PPH, laporan realisasi sebelum diusulkan dan lain sebagainya. Selain itu, apakah Camat pernah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap Desa Sungai Sanggul maupun desa lainnya,”tanya Madun.
Sementara, LSM Indonesia Anti Corruption Society Kabupaten Labuhanbatu, M. Nainggolan, menyoroti pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan penyertaan bantuan dana BUMDes Sungai Sanggul sejak digulirkan pada tahun 2015-2016 terindikasi mangkrak. Pihaknya juga telah menyurati pemerintah desa setempat namun Kades tak berkomentar dan bersikap arogan, ucap aktivis ini.
Padahal kata dia, realisasi anggaran Dana Desa tahun 2024 di Desa Sungai Sanggul ini mencapai Rp.2,4 Milyar. Untuk fisik, BLT dan lain sebagainya untuk pencairan tahap awal diperkirakan 60 persen dengan estimasi anggaran sebesar Rp.1 Milyar lebih. Meskipun proyek fisik maupun kegiatan lainnya telah dikerjakan, namun papan plank pengumuman tentang realisasi penggunaan Dana Desa tersebut tidak pernah terpampang di kantor desa, ungkapnya.
Menanggapi persoalan itu, Camar Panai Hilir, Arif Syaputra Budiman, SH yang dicoba dikonfirmasi melalui WhatsApp enggan berkomentar. Namun, konfirmasi di WA Arif hanya dibaca dan centang dua warna biru. Terpisah, Kades Sungai Sanggul, Syafrizal hingga berita ini ditulis juga tidak menanggapinya. (ZN)
